Pekerja Tuntut Revisi UMP Aceh
Belasan
serikat pekerja Aceh Kota Banda Aceh melakukan aksi unjuk rasa dalam
rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Kantor Gubernur Aceh,
Selasa (1/5). SERAMBI/BUDI FATRIA
Berita Terkait
BANDA ACEH -
Ratusan
buruh/pekerja di Banda Aceh, Selasa (1/5), menggelar unjukrasa dengan
cara berkonvoi keliling kota mengendarai becak dan motor, dalam
memeringati Hari Buruh Sedunia (Mayday). Dalam unjukrasa kemarin, para
buruh menuntut Pemerintah Aceh merevisi upah minimum provinsi (UMP) Aceh
2012 yang menetapkan upah buruh Rp 1,4 juta per bulan, dan menghapus
sistem kerja kontrak (outsourching) yang dinilai belum memenuhi
kebutuhan hidup layak bagi pekerja.
Sementara itu, sejumlah organisasi buruh/pekerja Aceh yang tergabung dalam Aliansi Mayday 2012, juga menggelar seminar sehari di Haba Cafe, Lampriek, Banda Aceh.
Seminar bertema “Upah Murah, Mungkinkah Buruh Sejahtera” itu, menghadir narasumber M Yunus Ilyas (Ketua Komisi F DPRA), Fahrul Razi (Apindo Aceh), dan M Yunan (Aliansi Mayday 2012).
Seminar yang dibuka Ketua Panitia Drs Syamsul Raden, diikuti seratusan peserta dari berbagai organisasi profesi pekerja/buruh, NGO, unsur pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat. Seminar itu kemudian merekomendasikan pemerintah agar menghapus sistem outsourching.
“Hari ini (kemarin-red), buruh di seluruh dunia memeringati hari buruh internasional, sebagai refleksi atas perjuangan kaum buruh dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Momentum ini juga kita manfaatkan untuk menyamakan persepsi, pentingnya membangun kebersamaan dalam memperjuangkan perlindungan hukum, dan pemenuhan hak bagi kaum buruh dan keluarganya,” kata Syamsul Raden.
Syamsul juga memersoalkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan. Sehingga menyebabkan kondisi dan hubungan industrial yang tidak harmonis antara pekerja dengan pihak perusahaan, serta munculnya berbagai kasus perburuhan. “Selama ini banyak permasalahan tenaga kerja tidak direspons pemerintah secara tepat dan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, pemberlakuan UMP, sistem outsourching, dan PHK sering dilakukan sepihak oleh pihak perusahaan.(awi)
Sementara itu, sejumlah organisasi buruh/pekerja Aceh yang tergabung dalam Aliansi Mayday 2012, juga menggelar seminar sehari di Haba Cafe, Lampriek, Banda Aceh.
Seminar bertema “Upah Murah, Mungkinkah Buruh Sejahtera” itu, menghadir narasumber M Yunus Ilyas (Ketua Komisi F DPRA), Fahrul Razi (Apindo Aceh), dan M Yunan (Aliansi Mayday 2012).
Seminar yang dibuka Ketua Panitia Drs Syamsul Raden, diikuti seratusan peserta dari berbagai organisasi profesi pekerja/buruh, NGO, unsur pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat. Seminar itu kemudian merekomendasikan pemerintah agar menghapus sistem outsourching.
“Hari ini (kemarin-red), buruh di seluruh dunia memeringati hari buruh internasional, sebagai refleksi atas perjuangan kaum buruh dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Momentum ini juga kita manfaatkan untuk menyamakan persepsi, pentingnya membangun kebersamaan dalam memperjuangkan perlindungan hukum, dan pemenuhan hak bagi kaum buruh dan keluarganya,” kata Syamsul Raden.
Syamsul juga memersoalkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan. Sehingga menyebabkan kondisi dan hubungan industrial yang tidak harmonis antara pekerja dengan pihak perusahaan, serta munculnya berbagai kasus perburuhan. “Selama ini banyak permasalahan tenaga kerja tidak direspons pemerintah secara tepat dan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, pemberlakuan UMP, sistem outsourching, dan PHK sering dilakukan sepihak oleh pihak perusahaan.(awi)
Editor : bakri
