Perkembangan HAM dari zamanYunani sampai UDHR
1. Hak Asasi Manusia di Yunani
Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM)
meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi
manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial
kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai
keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah
harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga
negaranya.
2. Hak Asasi Manusia di Inggris
Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang
memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan
hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan
adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan.
Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
• Magna Charta
Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah
diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap
rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut
mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil
mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna
Charta atau Piagam Agung.
Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat
pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada
kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan
atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun
dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam
Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak
tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam
tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi
karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih
tinggi daripada kekuasaan raja.
Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :
Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut :
- Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- Seseorang
yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah
tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar
tindakannya.
- Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
• PETITION OF RIGHTS
Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai
hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para
bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara
garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :
Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.
• HOBEAS CORPUS ACT
Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan
seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :
Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.
• BILL OF RIGHTS
Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :
Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.
Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat
Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak
alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and
property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika
sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran
John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi
Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF
INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli
1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13
negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena
mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama
derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh
Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati
kebhagiaan.
John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah
memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama,
hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, locke
berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak
dasarnya dilindungi oleh negara.
Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika
sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi
manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis
sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa
presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal
sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian
Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.
Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang
diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941
yakni :
Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).
Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).
Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari
kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler
(Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga
merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian
dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada
hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling
pokok dan mendasar.
4. Hak Asasi Manusia di Prancis
Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah
pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan
kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan
DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan
mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan
pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan
persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).
Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat
Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan
mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du
Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan
seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan
diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun
1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti :
J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul
dalam deklarasi itu antara lain :
1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2) Manusia mempunyai hak yang sama.
3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
4) Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
6) Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8) Adanya kemerdekaan surat kabar.
9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11) Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
12) Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13) Adanya kemerdekaan hak milik.
14) Adanya kemedekaan lalu lintas.
15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah.
5. Hak Asasi Manusia oleh PBB
Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan
piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial
ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB
membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right).
Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor
Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum
PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil
kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang
terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum
tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2
negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember
diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.
Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :
Hidup
Kemerdekaan dan keamanan badan
Diakui kepribadiannya
Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk
mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka
umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
Mendapatkan asylum
Mendapatkan suatu kebangsaan
Mendapatkan hak milik atas benda
Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
Bebas memeluk agama
Mengeluarkan pendapat
Berapat dan berkumpul
Mendapat jaminan sosial
Mendapatkan pekerjaan
Berdagang
Mendapatkan pendidikan
Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi
Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan
bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan
menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang
termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian,
namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.
HAK ASASI MANUSIA ;IMBANGAN ANTARA HAK RAMAI DAN HAK INDIVIDU
OLEH: INSPEKTOR HAMZAH BIN ARIFFIN
Mohd. Azizuddin Mohd Sani. (2002). Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan
Islam dan Barat. Pahang : PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Mohd. Azizuddin Mohd Sani. (2002). Hak Asasi dan Hak Bersuara Menurut Pandangan Islam dan Barat. Pahang : PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Norraihan Zakaria. (2005). Konsep Hak Asasi Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ke arah Pengawasan Berasaskan Hak Asasi Manusia.(2008). United Kingdom:Amnesty International Publications
http://dwnmasyarakat.dbp.my/?p=133
http://anwar98.tripod.com/PerlembagaanMalaysia.html
http://wikisource.org/wiki/Perlembagaan_Persekutuan_Malaysia/Kebebasan_Asasi
http://bahasa.malaysia.usembassy.gov/root/pdfs/hrrpt2009_bm.pdf
http://ms.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://madani.ikram.org.my/v1/index.php?option=com_con
http://azlanz.b.tripod.com/alone/oleh.htm
Mohd. Azizuddin Mohd Sani. (2002). Hak Asasi dan Hak Bersuara Menurut Pandangan Islam dan Barat. Pahang : PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Norraihan Zakaria. (2005). Konsep Hak Asasi Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ke arah Pengawasan Berasaskan Hak Asasi Manusia.(2008). United Kingdom:Amnesty International Publications
http://dwnmasyarakat.dbp.my/?p=133
http://anwar98.tripod.com/PerlembagaanMalaysia.html
http://wikisource.org/wiki/Perlembagaan_Persekutuan_Malaysia/Kebebasan_Asasi
http://bahasa.malaysia.usembassy.gov/root/pdfs/hrrpt2009_bm.pdf
http://ms.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://madani.ikram.org.my/v1/index.php?option=com_con
http://azlanz.b.tripod.com/alone/oleh.htm
 |
| DAP - Adakah mereka MENGHORMATI hak Orang Islamelayu? |
13.0 RUMUSAN
Konsep hak asasi manusia telah lama
wujud dalam masyarakat dan agama. Sebelum undang-undang berkaitan
dengan hak asasi manusia didokumenkan, masyarakat dan agama telah
menerima dan mengiktiraf hak asasi manusia. Hak kemanusiaan ini dapat
dilihat dari dua segi iaitu dari segi moral dan perundangan. Dari segi
perundangan, hak kemanusiaan ini merupakan satu bentuk hak yang
dinikmati oleh seorang warganegara sebagaimana yang termaktub dalam
undang-undang Negara tersebut. Manakala dari segi moralnya, hak
kemanusiaan merupakan satu tanggapan moral yang diterima dalam
sekelompok masyarakat itu. Anggota-anggaota masyarakat tersebut
mangakui dan menerima hak-hak tertentu yang harus dinikmati oleh anggota
masyarakat berkenaan walaupun perkara itu tidak terdapat dalam
undang-undang.
Di Malaysia hak asasi manusia adalah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Penyertaan aktif negara dalam Suruhanjaya Bangsa- bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia (UNCHR) pada tahun 1993 merupakan titik permulaan untuk menubuhkan institusi hak asasi manusia. Di Malaysia,Suhakam bertanggungjawab dalam hal-hal pendidikan dan memupuk kesedaran rakyat berkaitan hak asasi manusia. Revolusi Pengisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat pada tahun 1994 mendesak negara-negara anggotanya agar menegakkan sejumlah hak kemanusiaan termasuk hak sivil, hak ekonomi dan hak sosial.
Di Malaysia hak asasi manusia adalah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Penyertaan aktif negara dalam Suruhanjaya Bangsa- bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia (UNCHR) pada tahun 1993 merupakan titik permulaan untuk menubuhkan institusi hak asasi manusia. Di Malaysia,Suhakam bertanggungjawab dalam hal-hal pendidikan dan memupuk kesedaran rakyat berkaitan hak asasi manusia. Revolusi Pengisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat pada tahun 1994 mendesak negara-negara anggotanya agar menegakkan sejumlah hak kemanusiaan termasuk hak sivil, hak ekonomi dan hak sosial.
12.0 KAJIAN KES-KES BERKAITAN HAK ASASI MANUSIA DI MALAYSIA
Dengan memantau kes-kes yang telah
diputuskan di mahkamah Malaysia, kita dapat mengkaji pendekatan
kehakiman terhadap imbangan antara hak ramai dan hak individu.
(a) Dalam kes Tunjuk perasaan di lebuhraya Kesas pada November 2000, penganjur Parti Pembangkang (PR) telah merancang mengadakan perhimpunan yang dijangka akan dihadiri sehingga 100.000 orang di tanah persendirian dan bukannya di kawasan awam dan dengan demikian tidak memerlukan permit polis .Walau bagaimanapun sejak awal-awal lagi polis telah memaklumkan tanpa permit perhimpunan tersebut adalah haram ,walau bagaimanapun demonrasi oleh golongan penduduk tempatan menentang perhimpunan yang akan diadakan itu dibenarkan polis tanpa membuat permohonan atau mendapat permit polis . Sebelum perhimpunan itu diadakan polis telah merancang bagi menghalang dan menguasai sepenuhnya termasuk menghalang orang ramai daripada sampai ke tempat perhimpunan dengan mebuat sekatan jalanraya .Pada hari perhimpunan tersebut beratas-ratus kereta yang cuba masuk terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di lebuhraya Kesas dan terpaksa meletakan kereta mereka ditepi jalan pada hari tersebut polis telah menyenbur air dan gas pemedih mata mengunakan hos untuk menyuraikan orang ramai semasa mereka cuba bergerak .Seramai 122 orang telah ditangkap dan mereka yang cedera tidak diberikan rawatan sehingga keesokan harinya dan direman selama 5 hari . Menurut pemerhati mendapati berhubung kebebasan berhimpun pihak polis wajar memberi kebebasan berhimpun, ekoran daripada itu dalam laporan siasatan Kesas 2001 Suhakam telah membuat beberapa cadangan antaranya
i) undang-undang berkaitan denganperhimpunan hendaklah dilaksanakan dengan saksama dan tiada diskriminasi ;
ii) Kaedah penyuraian orang ramai oleh PDRM perlu dikaji semula dan polis diminta mengawal diri semasa bertindak ;
iii) Orang ramai diberi masa secukupnya untuk bersurai dan bukanya dikejar dan atau dipukul dizalimi dan dilayan dengan tidak keperikemanusiaan dan rawatan perubatan perlu diberi segera .
(b) Dalam insiden yang lain pada feb 2004, seramai lebih kurang 60 orang termasuk wakil dari 46 NGO dalam parti politik telah berhimpun secara aman di hadapan pintu masuk pejabat Polis Bukit aman untuk menghantar memorandum berkenaan penyalahgunaan kuasa oleh polis hanya tiga orang wakil sahaja dibenarkan masuk dalam bangunan semasa menghantar memorandum tersebut sedangkan pihak penganjur telah meminta untuk menghantar sekurang-kurangnya 10 orang untuk masuk bagi membincangkan isu -isu yang akan dibangkitkan. Pegawai polis tidak mengendahkan permintaan ini dan mengarahkan supaya mereka bersurai , tanpa didengari oleh kebanyakan mereka dalam masa 3 minit trak penyembur air telah menyembur air yang dicampur dengan bahan kimia kearah orang ramai, semasa peserta melarikan diri dan terjatuh seramai 17 orang telah ditangkap dan dibebaskan dengan ikat jamin.
(c) Dalam satu kes yang lain, kes Hajjah Halimatussadiah, mahkamah memutuskan hak seorang kakitangan awam untuk memakai purdah adalah tertakhluk kepada perintah perkhidmatan awam. Dengan ini, hak ramai mengatasi hak individu seorang untuk memilih cara berpakaian demi alasan untuk mengekalkan disiplin di perkhidmatan awam.Menurut keputusan kes Susie Teoh dan kes Hajjah Halimatussadiah, adalah jelas terdapat kecenderungan untuk memberi tempat yang lebih utama kepada hak ramai daripada hak individu.
(d) Dalam kes Re Susie Teoh, Hakim Mahkamah Tinggi YA Abdul Malek, memutuskan bahawa seorang bapa tidak mempunyai kuasa di bawah Akta Penjagaan Anak 1961 untuk memilih agama bagi anaknya. Anaknya mempunyai hak di bawah Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan untuk memilih agamanya sendiri. Ringkasnya, seseorang bukan Islam yang berumur di bawah umur 18 tahun boleh menentukan agamanya sendiri dan tidak tertakluk kepada kehendak penjaganya.Tetapi, keputusan ini dibalikkan di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung telah diputuskan di bawah semua keadaan, demi kepentingan negara yang lebih utama (in the wider interests of the nation), seseorang minorit. tidak mempunyai hak automatik untuk menerima ajaran berkaitan sesuatu agama tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaganya. Dalam keputusan ini, kepentingan ramai mengatasi hak seorang kanak-kanak untuk memilih agamanya yang dijamin di bawah Perkara 11.
(a) Dalam kes Tunjuk perasaan di lebuhraya Kesas pada November 2000, penganjur Parti Pembangkang (PR) telah merancang mengadakan perhimpunan yang dijangka akan dihadiri sehingga 100.000 orang di tanah persendirian dan bukannya di kawasan awam dan dengan demikian tidak memerlukan permit polis .Walau bagaimanapun sejak awal-awal lagi polis telah memaklumkan tanpa permit perhimpunan tersebut adalah haram ,walau bagaimanapun demonrasi oleh golongan penduduk tempatan menentang perhimpunan yang akan diadakan itu dibenarkan polis tanpa membuat permohonan atau mendapat permit polis . Sebelum perhimpunan itu diadakan polis telah merancang bagi menghalang dan menguasai sepenuhnya termasuk menghalang orang ramai daripada sampai ke tempat perhimpunan dengan mebuat sekatan jalanraya .Pada hari perhimpunan tersebut beratas-ratus kereta yang cuba masuk terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di lebuhraya Kesas dan terpaksa meletakan kereta mereka ditepi jalan pada hari tersebut polis telah menyenbur air dan gas pemedih mata mengunakan hos untuk menyuraikan orang ramai semasa mereka cuba bergerak .Seramai 122 orang telah ditangkap dan mereka yang cedera tidak diberikan rawatan sehingga keesokan harinya dan direman selama 5 hari . Menurut pemerhati mendapati berhubung kebebasan berhimpun pihak polis wajar memberi kebebasan berhimpun, ekoran daripada itu dalam laporan siasatan Kesas 2001 Suhakam telah membuat beberapa cadangan antaranya
 |
| HAK PENJAWAT AWAM - POLICE dizalimi mana rawatan perubatan? |
i) undang-undang berkaitan denganperhimpunan hendaklah dilaksanakan dengan saksama dan tiada diskriminasi ;
ii) Kaedah penyuraian orang ramai oleh PDRM perlu dikaji semula dan polis diminta mengawal diri semasa bertindak ;
iii) Orang ramai diberi masa secukupnya untuk bersurai dan bukanya dikejar dan atau dipukul dizalimi dan dilayan dengan tidak keperikemanusiaan dan rawatan perubatan perlu diberi segera .
(b) Dalam insiden yang lain pada feb 2004, seramai lebih kurang 60 orang termasuk wakil dari 46 NGO dalam parti politik telah berhimpun secara aman di hadapan pintu masuk pejabat Polis Bukit aman untuk menghantar memorandum berkenaan penyalahgunaan kuasa oleh polis hanya tiga orang wakil sahaja dibenarkan masuk dalam bangunan semasa menghantar memorandum tersebut sedangkan pihak penganjur telah meminta untuk menghantar sekurang-kurangnya 10 orang untuk masuk bagi membincangkan isu -isu yang akan dibangkitkan. Pegawai polis tidak mengendahkan permintaan ini dan mengarahkan supaya mereka bersurai , tanpa didengari oleh kebanyakan mereka dalam masa 3 minit trak penyembur air telah menyembur air yang dicampur dengan bahan kimia kearah orang ramai, semasa peserta melarikan diri dan terjatuh seramai 17 orang telah ditangkap dan dibebaskan dengan ikat jamin.
 |
| HAK ISLAM - Apa salahnya berpurdah? |
(c) Dalam satu kes yang lain, kes Hajjah Halimatussadiah, mahkamah memutuskan hak seorang kakitangan awam untuk memakai purdah adalah tertakhluk kepada perintah perkhidmatan awam. Dengan ini, hak ramai mengatasi hak individu seorang untuk memilih cara berpakaian demi alasan untuk mengekalkan disiplin di perkhidmatan awam.Menurut keputusan kes Susie Teoh dan kes Hajjah Halimatussadiah, adalah jelas terdapat kecenderungan untuk memberi tempat yang lebih utama kepada hak ramai daripada hak individu.
(d) Dalam kes Re Susie Teoh, Hakim Mahkamah Tinggi YA Abdul Malek, memutuskan bahawa seorang bapa tidak mempunyai kuasa di bawah Akta Penjagaan Anak 1961 untuk memilih agama bagi anaknya. Anaknya mempunyai hak di bawah Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan untuk memilih agamanya sendiri. Ringkasnya, seseorang bukan Islam yang berumur di bawah umur 18 tahun boleh menentukan agamanya sendiri dan tidak tertakluk kepada kehendak penjaganya.Tetapi, keputusan ini dibalikkan di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung telah diputuskan di bawah semua keadaan, demi kepentingan negara yang lebih utama (in the wider interests of the nation), seseorang minorit. tidak mempunyai hak automatik untuk menerima ajaran berkaitan sesuatu agama tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaganya. Dalam keputusan ini, kepentingan ramai mengatasi hak seorang kanak-kanak untuk memilih agamanya yang dijamin di bawah Perkara 11.
11.0 ARTIKEL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA MENURUT PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Perlembagaan Persekutuan merupakan
dokumen perundangan utama Malaysia yang mana telah didrafkan pada 1955
oleh sesbuah Jawatankuasa kerja yang dianggotai oleh perwakilan
British, penasihat-penasihat Majlis Raja-raja dan ketua-ketua ahli
politik. Draf itu kemudiannya telah dihalusi oleh Suruhajaya Reid yang
membawa kepada kemerdekaanPersekutuanTanahMelayu.Hak asasi manusia
telah disenaraikan di dalam Bahagian II Perlembagaan Malaysia dan
mempunyai sembilan fasal. Antaranya adalah
Artikel 1 Hak untuk kebebasan dan sama rata dari segi maruah dan hak
Artikel 2 Bebas daripada diskriminasi
Artikel 3 Hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan diri terjamin
Artikel 4 Bebas daripada diperhambakan
Artikel 5 Bebas daripada seksaan atau layanan atau hukuman yang zalim, tidak berperikemanusiaan atau menghinakan.
Artikel 6 Hak kepada pengiktirafan di mana jua sebagai seorang insan di sisi undang-undang.
Artikel 7 Hak untuk pertimbangan sama rata di sisi undang-undang
Artikel 8 Hak untuk menuntut keadilan di mahkamah
Artikel 9 Bebas daripada ditangkap atau dipenjarakan tanpa sebab
Artikel 10 Hak perbicaraan mahkamah yang adil dan terbuka
Artikel 11 Hak dianggap tidak bersalah sehingga dibukti salah
Artikel 12 Bebas daripada diganggu kediaman, keluarga dan surat-menyurat
Artikel 13 Hak bebas bergerak dan bermastautin di dalam negara sendiri
Artikel 14 Hak mendapat perlindungan untuk pelarian
Artikel 15 Hak menjadi rakyat dalam sesebuah negara
Artikel 16 Hak untuk berkahwin dan perlindungan untuk keluarga
Artikel 17 Hak memiliki harta
Artikel 18 Kebebasan kepercayaan dan agama
Artikel 19 Kebebasan pendapat dan informasi
Artikel 20 Hak berhimpun secara aman dan persatuan
Artikel 21 Hak mengambil bahagian dalam kerajaan, mengundi dan menggunakan Kemudahan awam
Artikel 22 Hak keselamatan sosial
Artikel 23 Hak untuk bekerja dan mendapat upah yang setimpal
Artikel 24 Hak berehat dan bercuti
Artikel 25 Hak untuk taraf hidup yang sempurna untuk kesihatan dan keselesaan
Artikel 26 Hak mendapat pendidikan
Artikel 27 Hak mengambil bahagian didalam kehidupan bermasyarakat
Artikel 28 Hak untuk order sosial yang menjamin hak asasi manusia
Artikel 29 Bertanggungjawab terhadap masyarakat dalam perkembangan individu
Artikel 30 Kebebasan daripada campurtangan mana-mana pihak yang boleh memusnahkan hak dan kebebasan yang tersenarai .
Berdasarkan dari senarai di atas, dapat kita sebutkan, secara dasarnya Perlembagaan Persekutuan menyebut mengenai hak asasi manusia dan menjadi rujukan utama kepada hak asasi manusia di Malaysia. Dalam kes-kes mahkamah yang melibatkan perlanggaran atau penafian hak-hak ini, dokumen asas perlembagaan negara inilah yang acapkal digunakan oleh pengamal-pengamal undang-undang. Keadaan ini seolah-olah negara kita terikat kepada hanya satu dokumen dan menolak tepi dokumen-dokumen antarabangsa yang lain, sedangkan Malaysia merupakan sebuah negara ahli dan menerima pakai dokumen seperti Perisytiharan Universal Hak Asasi Manusia, Konvensyen Anti Diskriminasi terhadap Pendidikan, Konvensyen Hak Kanak-kanak mahupun Konvensyen Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. (Prof Aziz Bari)
Kewujudan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dilihat sebagai institusi penting dalam mempromosikan pendidikan hak asasi manusia kepada rakyat Malaysia. Badan itu juga perlu lebih proaktif dalam menjalankan program pendidikan hak asasi manusia supaya rakyat, terutamanya masyarakat di luar bandar dapat memahami hak-hak mereka.
Artikel 1 Hak untuk kebebasan dan sama rata dari segi maruah dan hak
Artikel 2 Bebas daripada diskriminasi
Artikel 3 Hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan diri terjamin
Artikel 4 Bebas daripada diperhambakan
Artikel 5 Bebas daripada seksaan atau layanan atau hukuman yang zalim, tidak berperikemanusiaan atau menghinakan.
Artikel 6 Hak kepada pengiktirafan di mana jua sebagai seorang insan di sisi undang-undang.
Artikel 7 Hak untuk pertimbangan sama rata di sisi undang-undang
Artikel 8 Hak untuk menuntut keadilan di mahkamah
Artikel 9 Bebas daripada ditangkap atau dipenjarakan tanpa sebab
Artikel 10 Hak perbicaraan mahkamah yang adil dan terbuka
Artikel 11 Hak dianggap tidak bersalah sehingga dibukti salah
Artikel 12 Bebas daripada diganggu kediaman, keluarga dan surat-menyurat
Artikel 13 Hak bebas bergerak dan bermastautin di dalam negara sendiri
Artikel 14 Hak mendapat perlindungan untuk pelarian
Artikel 15 Hak menjadi rakyat dalam sesebuah negara
Artikel 16 Hak untuk berkahwin dan perlindungan untuk keluarga
Artikel 17 Hak memiliki harta
Artikel 18 Kebebasan kepercayaan dan agama
Artikel 19 Kebebasan pendapat dan informasi
Artikel 20 Hak berhimpun secara aman dan persatuan
Artikel 21 Hak mengambil bahagian dalam kerajaan, mengundi dan menggunakan Kemudahan awam
Artikel 22 Hak keselamatan sosial
Artikel 23 Hak untuk bekerja dan mendapat upah yang setimpal
Artikel 24 Hak berehat dan bercuti
Artikel 25 Hak untuk taraf hidup yang sempurna untuk kesihatan dan keselesaan
Artikel 26 Hak mendapat pendidikan
Artikel 27 Hak mengambil bahagian didalam kehidupan bermasyarakat
Artikel 28 Hak untuk order sosial yang menjamin hak asasi manusia
Artikel 29 Bertanggungjawab terhadap masyarakat dalam perkembangan individu
Artikel 30 Kebebasan daripada campurtangan mana-mana pihak yang boleh memusnahkan hak dan kebebasan yang tersenarai .
 |
| IKLAN - Diskriminasi terhadap Wanita |
Berdasarkan dari senarai di atas, dapat kita sebutkan, secara dasarnya Perlembagaan Persekutuan menyebut mengenai hak asasi manusia dan menjadi rujukan utama kepada hak asasi manusia di Malaysia. Dalam kes-kes mahkamah yang melibatkan perlanggaran atau penafian hak-hak ini, dokumen asas perlembagaan negara inilah yang acapkal digunakan oleh pengamal-pengamal undang-undang. Keadaan ini seolah-olah negara kita terikat kepada hanya satu dokumen dan menolak tepi dokumen-dokumen antarabangsa yang lain, sedangkan Malaysia merupakan sebuah negara ahli dan menerima pakai dokumen seperti Perisytiharan Universal Hak Asasi Manusia, Konvensyen Anti Diskriminasi terhadap Pendidikan, Konvensyen Hak Kanak-kanak mahupun Konvensyen Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. (Prof Aziz Bari)
Kewujudan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dilihat sebagai institusi penting dalam mempromosikan pendidikan hak asasi manusia kepada rakyat Malaysia. Badan itu juga perlu lebih proaktif dalam menjalankan program pendidikan hak asasi manusia supaya rakyat, terutamanya masyarakat di luar bandar dapat memahami hak-hak mereka.
10.0 KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN TANGGUNGJAWAB
 |
| GAZA - Mana HAK kanak-kanak ini? |
Syariat Islam telah menyusun atur
masyarakat secara yang seimbang atau berimbang. Hak yang dinikmati oleh
seseorang adalah imbalan kepada perlaksanaan tanggungjawab yang
disempurnakannya. Seandainya ada segolongan anggota masyarakat Islam
yang mengadu kerana kezaliman yang telah menghakis hak mereka, maka itu
adalah kesan daripada pengabaian segolongan yang lain dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sepertimana yang telah
diwajibkan oleh Allah.Kewajiban tersebut ialah untuk menegakkan
keadilan Ilahi di maya pada ini. Manakala matlamatnya telah diungkapkan
sendiri oleh Allah melalui firmannya dalam surah Ar-Rahman ayat 7
hingga 9)"Dan langit dijadikannya (berbumbung) tinggi, serta Ia
mengadakan undang- undang dan peraturan neraca keadilan.supaya kamu
tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan.Dan betulkanlah cara
menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang
ditimbang."
Perlaksanaan amali terhadap tuntutan ayat ini dihuraikan oleh hadis Rasulullah, nabi yang amanah dan maha guru agung manusia:"Setiap orang daripada kamu adalah pengelola. Ia bertanggungjawab terhadap orang di bawah kelolaannya. Pemimpin negara pengelola dan bertanggungjawab terhadap (rakyat) di bawah kelolaannya. Suami pengelola keluarga. Dia bertanggungjawab mengelola keluarganya. Isteri juga pengelola di rumah suaminya. Ia bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah kelolaannya. Pembantu rumah juga pengelola terhadap barangan rumah majikannya. Ia bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah kelolaannya. Setiap kamu (sebenarnya) adalah pengelola dan bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah kelolaannya."Hadis di atas mengungkapkan kebijaksanaan mengurus di mana setiap orang dibekalkan dengan rasa tanggungjawab yang boleh melicinkan perlaksanaan tugas masing-masing. Hadis ini mengutarakan konsep atau teori sektor berjinjang. Ketetapan bermula daripada unit yang paling kecil dalam negara iaitu keluarga sehinggalah kepada unit yang paling besar iaitu pemerintah negara.
Berdasarkan rentetan tanggungjawab seperti dalam penjelasan Ar-Rasul di atas, maka setiap orang dalam negara Islam mempunyai dua peranan; sebagai pengelola atau pelaksana dan dalam masa yang sama dia juga merupakan anak buah, iaitu atas tanggungjawab orang lain pula.
Demikianlah perbincangan mengenai hak manusia yang merupakan suatu tema yang sulit dan sukar, justeru hak-hak itu merupakan sendi keseluruhan binaan syariat. Akar tunjangnya kukuh terpacak di bumi manakala pucuk dan cabangnya menggapai awan.
Memang tidak mudah hal seperti ini dapat digarap oleh sebarang manusia biasa; justeru syariat Islam adalah syariat unggul yang mengatasi segala sistem perundangan lain. Syariat Islam merangkumi kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Ia menyusun atur masalah sekecil-kecilnya dalam lingkaran keluarga dan individu hinggalah kepada masalah yang lebih besar seperti masalah negara dan dunia amnya.
Perjuangan untuk memantapkan perakuan dan penghayatan terhadap hak asasi manusia adalah suatu perjuangan yang sukar dan memerlukan masa yang panjang. Ia memerlukan sistem pendidikan yang menekankan aspek ini. Ia juga perlu ditunjangi oleh kesedaran keagamaan yang tinggi dan rasa khasyah atau takwa yang mendalam terhadap Allah sebagai pencipta.
Ketiadaan tarbiah dan pendidikan dalam kumpulan masyarakat atau pemimpin atau parti yang berfahaman kebangsaan merupakan virus dan kuman yang membiakkan sifat ganas, undemocratic dan anti-kemanusiaan. Sebab itu usaha memperkasa kefahaman dan penghayatan agama melalui alat sebaran am, pendidikan dan sebagainya adalah suatu kemestian dan kewajipan demi mengelakkan perbuatan ganas oleh pihak penguasa dan juga rakyat.
Perlaksanaan amali terhadap tuntutan ayat ini dihuraikan oleh hadis Rasulullah, nabi yang amanah dan maha guru agung manusia:"Setiap orang daripada kamu adalah pengelola. Ia bertanggungjawab terhadap orang di bawah kelolaannya. Pemimpin negara pengelola dan bertanggungjawab terhadap (rakyat) di bawah kelolaannya. Suami pengelola keluarga. Dia bertanggungjawab mengelola keluarganya. Isteri juga pengelola di rumah suaminya. Ia bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah kelolaannya. Pembantu rumah juga pengelola terhadap barangan rumah majikannya. Ia bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah kelolaannya. Setiap kamu (sebenarnya) adalah pengelola dan bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah kelolaannya."Hadis di atas mengungkapkan kebijaksanaan mengurus di mana setiap orang dibekalkan dengan rasa tanggungjawab yang boleh melicinkan perlaksanaan tugas masing-masing. Hadis ini mengutarakan konsep atau teori sektor berjinjang. Ketetapan bermula daripada unit yang paling kecil dalam negara iaitu keluarga sehinggalah kepada unit yang paling besar iaitu pemerintah negara.
Berdasarkan rentetan tanggungjawab seperti dalam penjelasan Ar-Rasul di atas, maka setiap orang dalam negara Islam mempunyai dua peranan; sebagai pengelola atau pelaksana dan dalam masa yang sama dia juga merupakan anak buah, iaitu atas tanggungjawab orang lain pula.
Demikianlah perbincangan mengenai hak manusia yang merupakan suatu tema yang sulit dan sukar, justeru hak-hak itu merupakan sendi keseluruhan binaan syariat. Akar tunjangnya kukuh terpacak di bumi manakala pucuk dan cabangnya menggapai awan.
Memang tidak mudah hal seperti ini dapat digarap oleh sebarang manusia biasa; justeru syariat Islam adalah syariat unggul yang mengatasi segala sistem perundangan lain. Syariat Islam merangkumi kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Ia menyusun atur masalah sekecil-kecilnya dalam lingkaran keluarga dan individu hinggalah kepada masalah yang lebih besar seperti masalah negara dan dunia amnya.
Perjuangan untuk memantapkan perakuan dan penghayatan terhadap hak asasi manusia adalah suatu perjuangan yang sukar dan memerlukan masa yang panjang. Ia memerlukan sistem pendidikan yang menekankan aspek ini. Ia juga perlu ditunjangi oleh kesedaran keagamaan yang tinggi dan rasa khasyah atau takwa yang mendalam terhadap Allah sebagai pencipta.
Ketiadaan tarbiah dan pendidikan dalam kumpulan masyarakat atau pemimpin atau parti yang berfahaman kebangsaan merupakan virus dan kuman yang membiakkan sifat ganas, undemocratic dan anti-kemanusiaan. Sebab itu usaha memperkasa kefahaman dan penghayatan agama melalui alat sebaran am, pendidikan dan sebagainya adalah suatu kemestian dan kewajipan demi mengelakkan perbuatan ganas oleh pihak penguasa dan juga rakyat.
9.0 PERBEZAAN MATLAMAT DAN TUJUAN HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF SYARIAH BERBANDING PEMIKIRAN BARAT
 |
| ISLAM - Berjuta manusia di uruskan hanya dalam masa 3 hari |
Perlu dinyatakan bahawa terdapat
perbezaan matlamat di antara hak asasi manusia yang ditinjau dari sudut
Tasauwur Islami dan dengan hak asasi manusia berasaskan pemikiran
Barat. Matlamat perakuan hak dari perspektif Barat ialah untuk
memperkasa nilai hidup Barat dengan penekanan kepada kepentingan hak
berkenaan dan keperluan menyebarluaskannya. Termasuk dalam matlamat
mereka juga ialah untuk menjadikan nilai tamadun Barat sebagai sumber
sistem sosial dan pembentukan tamadun dunia ini, dengan andaian bahawa
hak-hak tersebut muncul dan lahir daripada tamadun Barat itu sendiri.
Lebih jauh, catatan perkembangan sejarah pemikiran mengenai hak manusia
di Barat menjelaskan bahawa maksud sebenar usaha mengabsahkan
(legalize) hak asasi manusia ialah untuk merealisasikan segala matlamat
dan nilai Barat yang menjadi ciri utama bangsa serta kumpulan tertentu
yang hidup di Barat.
Perisytiharan hak asasi manusia datang seiring dengan kemunculan revolusi Perancis. Perisytiharan tersebut bertujuan untuk melepaskan rakyat daripada belenggu dan kongkongan politik golongan bangsawan, raja dan pemerintah tirani Perancis. Hak-hak ini juga muncul sejajar dengan kelahiran karya-karya pemikir Reformis Agama Protestan di Eropah. Golongan ini pula berusaha keras menentang pengaruh gereja dengan cara menegaskan bahawa manusia mempunyai hak natural atau tabii. Manusia menurut mereka memiliki kedaulatan yang tidak dibatasi oleh mana-mana kedaulatan lain; baik sebagai golongan bangsawan, golongan raja mahupun agama.
Sebenarnya dari sudut perkembangan sejarahnya, adalah menjadi hasrat para penatar konsep hak asasi manusia di Barat untuk menekankan nilai dan prinsip yang digagaskan oleh para pemikir golongan Kapitalis di Eropah. Matlamat ini mahu diperkasa dan dimantapkan lagi dalam perkembangan pemikiran di Barat seterusnya dalam era pertembungan pemikiran dengan prinsip dan aliran Sosialisme dan Komunisme.
Aspek ini juga sering dieksploitasi secara politik bagi mencorakkan hubungan antara bangsa kini di antara Negara blok Barat dengan Negara blok Timur. Perkara ini juga dijadikan alasan untuk memaparkan kepincangan hak yang dinikmati oleh golongan minoriti tertentu di mana-mana negara di dunia ini bagi mengancam dan menggugat rejim pemerintah tertentu di negara dunia ketiga.
Sebenarnya hak asasi manusia di Barat bukanlah cetusan daripada prinsip undang-undang yang tetap untuk menyelesaikan masalah realiti manusia. Bahkan ia bukan bermaksud untuk meraih matlamat luhur manusia sejagat.
Ini berbeza dengan konsep hak dalam syariat Islam. Hak manusia sangat berkaitan dengan tujuan pokok syariat; untuk merealisasikan 'ubudiyyah atau penyembahan makhluk manusia kepada Allah, melindungi Maqasid as-Syariah yang tersimpul dalam perlindungan terhadap lima kepentingan asas manusia iaitu melindungi agama, nyawa, akal, harta dan nama baik. Juga untuk menyempurnakan keperluan wujud melalui penggubalan peraturan mengenai hubungan manusia dalam pelbagai bidang muamalat. Akhirnya ialah untuk menyempurnakan keperluan tahsiniyyat yang melengkap dan meningkatkan lagi kualiti kehidupan manusia melalui keutamaan akhlak dan pengukuhan budi bahasa.
Dengan penjelasan kita terhadap perbezaan di antara tasawwur, susun atur dan perlaksanaan hak-hak dalam syariat Islam berbanding manhaj pemikiran Barat, maka ketaralah kesilapan anggapan segolongan para pemikir dan penulis yang mengandaikan wujudnya persamaan antara hak tabii perspektif Barat dengan hak manusia dari perspektif syariat. Antara yang beranggapan demikian ialah Dr Ahmad Jalal Hamad. Beliau menegaskan:
"Apa yang dipanggil oleh pemikir Barat sebagai undang-undang tabii sebenarnya tidak ada bezanya dengan pengertian Islam terhadap apa yang dipanggil peraturan Allah yang abadi untuk seluruh manusia dan tetap unggul mengatasi segala undang-undang lain. Ada kemungkinan besar para pemikir undang- undang tabii di Barat telah mencedoknya daripada kalangan orang Islam ketika wujud pertemuan tamadun Barat danTimur di Andalusia ( pada satu masa dahulu)."
Pada hal, sebenarnya titik-tolak hak manusia di Barat ialah hak tabii yang sangat berkait dengan perihal diri dan individu subjektif seseorang dari sudut tabiinya; terlepas daripada masalah konsep atau manhaj. Berbeza dengan hak syar'i manusia dalam Islam, ia bersandarkan kepada penghormatan dan Takrim Ilahi kepada manusia itu sendiri. Ia berhubung rapat dengan konsep 'Ubudiyyah; perhambaan manusia kepada Allah dan kepatuhannya kepada syariat gubalan-Nya di samping ketaatannya kepada Rasulullah s.a.w. Perbezaan ini semakin jauh apabila kita merujuk kepada penyifatan undang-undang, pencerakinannya yang terperinci, masalah Maqasid dan kesan hukum yang berkaitan dengannya.
Perisytiharan hak asasi manusia datang seiring dengan kemunculan revolusi Perancis. Perisytiharan tersebut bertujuan untuk melepaskan rakyat daripada belenggu dan kongkongan politik golongan bangsawan, raja dan pemerintah tirani Perancis. Hak-hak ini juga muncul sejajar dengan kelahiran karya-karya pemikir Reformis Agama Protestan di Eropah. Golongan ini pula berusaha keras menentang pengaruh gereja dengan cara menegaskan bahawa manusia mempunyai hak natural atau tabii. Manusia menurut mereka memiliki kedaulatan yang tidak dibatasi oleh mana-mana kedaulatan lain; baik sebagai golongan bangsawan, golongan raja mahupun agama.
Sebenarnya dari sudut perkembangan sejarahnya, adalah menjadi hasrat para penatar konsep hak asasi manusia di Barat untuk menekankan nilai dan prinsip yang digagaskan oleh para pemikir golongan Kapitalis di Eropah. Matlamat ini mahu diperkasa dan dimantapkan lagi dalam perkembangan pemikiran di Barat seterusnya dalam era pertembungan pemikiran dengan prinsip dan aliran Sosialisme dan Komunisme.
Aspek ini juga sering dieksploitasi secara politik bagi mencorakkan hubungan antara bangsa kini di antara Negara blok Barat dengan Negara blok Timur. Perkara ini juga dijadikan alasan untuk memaparkan kepincangan hak yang dinikmati oleh golongan minoriti tertentu di mana-mana negara di dunia ini bagi mengancam dan menggugat rejim pemerintah tertentu di negara dunia ketiga.
Sebenarnya hak asasi manusia di Barat bukanlah cetusan daripada prinsip undang-undang yang tetap untuk menyelesaikan masalah realiti manusia. Bahkan ia bukan bermaksud untuk meraih matlamat luhur manusia sejagat.
Ini berbeza dengan konsep hak dalam syariat Islam. Hak manusia sangat berkaitan dengan tujuan pokok syariat; untuk merealisasikan 'ubudiyyah atau penyembahan makhluk manusia kepada Allah, melindungi Maqasid as-Syariah yang tersimpul dalam perlindungan terhadap lima kepentingan asas manusia iaitu melindungi agama, nyawa, akal, harta dan nama baik. Juga untuk menyempurnakan keperluan wujud melalui penggubalan peraturan mengenai hubungan manusia dalam pelbagai bidang muamalat. Akhirnya ialah untuk menyempurnakan keperluan tahsiniyyat yang melengkap dan meningkatkan lagi kualiti kehidupan manusia melalui keutamaan akhlak dan pengukuhan budi bahasa.
 |
| LGBT - Hak Tabii Dari Perspektif Barat |
Dengan penjelasan kita terhadap perbezaan di antara tasawwur, susun atur dan perlaksanaan hak-hak dalam syariat Islam berbanding manhaj pemikiran Barat, maka ketaralah kesilapan anggapan segolongan para pemikir dan penulis yang mengandaikan wujudnya persamaan antara hak tabii perspektif Barat dengan hak manusia dari perspektif syariat. Antara yang beranggapan demikian ialah Dr Ahmad Jalal Hamad. Beliau menegaskan:
"Apa yang dipanggil oleh pemikir Barat sebagai undang-undang tabii sebenarnya tidak ada bezanya dengan pengertian Islam terhadap apa yang dipanggil peraturan Allah yang abadi untuk seluruh manusia dan tetap unggul mengatasi segala undang-undang lain. Ada kemungkinan besar para pemikir undang- undang tabii di Barat telah mencedoknya daripada kalangan orang Islam ketika wujud pertemuan tamadun Barat danTimur di Andalusia ( pada satu masa dahulu)."
Pada hal, sebenarnya titik-tolak hak manusia di Barat ialah hak tabii yang sangat berkait dengan perihal diri dan individu subjektif seseorang dari sudut tabiinya; terlepas daripada masalah konsep atau manhaj. Berbeza dengan hak syar'i manusia dalam Islam, ia bersandarkan kepada penghormatan dan Takrim Ilahi kepada manusia itu sendiri. Ia berhubung rapat dengan konsep 'Ubudiyyah; perhambaan manusia kepada Allah dan kepatuhannya kepada syariat gubalan-Nya di samping ketaatannya kepada Rasulullah s.a.w. Perbezaan ini semakin jauh apabila kita merujuk kepada penyifatan undang-undang, pencerakinannya yang terperinci, masalah Maqasid dan kesan hukum yang berkaitan dengannya.
AMUKANMELAYU - TERRORIS, DEMOKRASI, HAK ASASI, HARI IBU, HARI KEKASIH, WOLD BANK, IMF, KESAMARATAAN, DUNIA TANPA SEMPADAN DLL......semua itu adalah penjajahan bentuk baru dengan tujuan untuk MENGHANCURKAN ISLAM......wahai saudara se Ugamaku berhati-hatilah.
